5 Alasan Demokrat Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja

Posted on

Fraksi Partai Demokrat menampik bahasan ketetapan Tingkat I Perancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dibawa ke rapat pleno. Ketua Tubuh Komunikasi Taktiks (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan memandang, ditengah-tengah keadaan epidemi Covid-19, bahasan RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi serta kegawatan memaksakan.

“Di waktu awal epidemi, target utama negara harus diorientasikan pada usaha perlakuan epidemi, terutamanya selamatkan jiwa manusia, memutuskan rantai penebaran Covid-19, dan mengembalikan ekonomi rakyat,” kata Ossy dalam info tercatat, Minggu (4/10/2020).

Ke-2, RUU ini mengulas dengan cara luas beberapa perkembangan UU dengan cara sekaligus juga (omnibus law). Oleh karenanya perlu diamati dengan cara berhati-hati serta dalam sebab efek yang diakibatkan dari bahasan RUU ini besar sekali.

Hak serta barisan pekerja jangan diacuhkan

Khususnya, katanya, berkaitan beberapa hal esensial yang tersangkut kebutuhan warga luas. Ditambah, pada sekarang ini warga sedang memerlukan keterpihakan pemerintah dalam hadapi keadaan epidemi. “Tidak arif bila kita memaksa proses perumusan ketentuan perundang-undangan yang demikian kompleks ini dengan cara tergesa-gesa,” katanya.

Ke-3, arah bahasan RUU ini diinginkan bisa menggerakkan investasi masuk ke negeri semakin besar. Hingga, bisa gerakkan roda perekonomian nasional. Tetapi, dia memperingatkan, hak serta kebutuhan barisan pekerja jangan diacuhkan. Sebenarnya, ada banyak peraturan yang ditata di RUU ini mempunyai potensi memotong hak serta kebutuhan golongan pekerja di Tanah Air.

“Beberapa pemotongan ketentuan perizinan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan sebagainya, yang diatasnamakan untuk bentuk reformasi birokrasi serta kenaikan efisiensi tata atur pemerintahan, malah mempunyai potensi jadi kendala buat hadirnya perkembangan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity),” tuturnya.

Selanjutnya, RUU ini dilihat sudah berubah dari semangat nilai-nilai Pancasila. Khususnya, dari sila Keadilan Sosial mengarah ekonomi yang begitu kapitalistik serta begitu neo-liberalistik. “Hingga kita perlu menanyakan, apa RUU Ciptaker ini masih memiliki kandungan beberapa prinsip keadilan sosial itu seperti yang diamanahkan oleh beberapa founding fathers kita?,” katanya.

Paling akhir, dia memberikan tambahan, kecuali cacat intisari, bahasan RUU ini cacat mekanisme. Masalahnya beberapa bahasan beberapa hal utama di dalam RUU ini dipandang kurang terbuka. “Bahasan RUU Ciptaker ini sedikit menyertakan komponen warga, pekerja serta jaringan civil society yang akan jaga ekosistem ekonomi serta kesetimbangan rekanan tripartit, di antara pebisnis, pekerja serta pemerintah,” tutur Ossy.

Rapat Kerja Pemungutan Ketetapan Tingkat I yang diadakan DPR serta pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) membuahkan persetujuan jika Perancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibawa ke rapat pleno. Di pertemuan itu, diketahui cuman dua fraksi yang mengatakan penampikan pada RUU Ciptaker yaitu Fraksi Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *