Perbedaan Isi UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja

Posted on

Golongan buruh masih menampik pengesahan Perancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR.

Masalahnya ketetapan dalam cluster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dipandang banyak menggerus hak-hak buruh dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Lalu apa yang memperbedakan UU Ketenagakerjaan dengan Omnibus Law Ciptaker hingga memunculkan protes buruh?

Waktu Istirahat serta Cuti

1) Istirahat Mingguan 

Dalam Klausal 79 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan disebut: “Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2(dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

Sesaat dalam RUU Cipta Kerja, Klausal 79 ayat (2) huruf b itu alami perkembangan di mana ketentuan 5 hari kerja itu dihapus, hingga mengeluarkan bunyi: istirahat mingguan satu hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu.

2) Istirahat Panjang

Dalam Klausal 79 Ayat (2) huruf d UU Ketenagakerjaan disebut jika pekerja memiliki hak atas istirahat panjang sekurangnya 2 bulan serta dikerjakan di tahun ke-7 serta ke-8 masing masing sebulan bila sudah kerja semasa 6 tahun dengan cara terus-terusan pada perusahaan yang serupa.

Ketetapannya: pekerja/buruh itu tidak memiliki hak lagi atas istirahat tahunannya dalam dua tahun berjalan serta seterusnya berlaku untuk tiap kelipatan waktu kerja 6 tahun. Tetapi pada RUU Cipta Kerja peraturan berkaitan hak cuti panjang itu tidak ditata tetapi memberikan ketentuan itu ke perusahaan atau ditata lewat kesepakatan kerja sama yang disetujui.

UPAH

1) Gaji unit hasil serta waktu 

Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengendalikan gaji unit hasil serta waktu. Sesaat, dalam RUU Ciptaker, gaji unit hasil serta waktu ditata dalam Klausal 88 B. Dalam ayat (2) klausal 88 B itu diterangkan jika ketetapan selanjutnya tentang gaji unit hasil serta waktu ditata dalam ketentuan pemerintah (pp).

2) Gaji Minimal Bagianal serta Gaji Minimal Kabupaten/Kota

Dalam UU Ketenagakerjaan, gaji minimal diputuskan pada tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, serta bagianal ditata melalui Klausal 89 serta ditujukan pada perolehan kelayakan hidup.

Dalam klausal itu, gaji minimal propinsi diputuskan Gubernur dengan memerhatikan referensi dari Dewan Penggajian Propinsi serta/atau Bupati/Walikota. Sedang perhitungan elemen dan penerapan tingkatan perolehan tuntutan hidup wajar ditata dengan Ketetapan Menteri.

Tetapi, Omnibus Law Ciptaker meniadakan klausal itu serta mengubahnya jadi Klausal 88 C. Dalam klausal alternatif itu gaji bagianal dihapus sedang penentuan gaji minimal propinsi ditata serta diputuskan gubernur berdasar situasi ekonomi serta ketenagakerjaan dengan ketentuan spesifik.

Situasi ekonomi serta ketenagakerjaan yang ditata dalam Klausal 88 C dilandaskan pada data yang mengambil sumber dari instansi yang berkuasa di bagian statistik. Sesaat, ketentuan spesifik yang disebut mencakup perkembangan ekonomi wilayah serta inflasi pada kabupaten/kota yang berkaitan.

Ketetapan selanjutnya tentang tata langkah penentuan gaji minimal itu ditata dalam ketentuan pemerintah. Yang tidak beralih ialah gaji minimal kabupaten/kota harus tetap semakin tinggi dari gaji minimal propinsi.

Selain itu, Omnibus Law Ciptaker memberikan klausal baru, yaitu Klausal 90 B yang mengecuali ketetapan gaji minimal untuk UMKM. Gaji pekerja UMKM ditata berdasar persetujuan di antara pekerja serta pemberian kerja sedang tata langkah selanjutnya penataan gaji pekerja untuk UMKM ditata selanjutnya melalui pp.

UANG PENGGANTIAN HAK

Dalam UU Ketenagakerjaan, Uang Pergantian Hak ditata dalam klausal 156 ayat (4). RUU Ciptaker, ketetapan uang pergantian hak yang harus dibayarkan pebisnis untuk pesangon karyawan di-PHK menyusut.

Dalam UU Ketenagakerjaan, uang pergantian hak terbagi dalam uang alternatif cuti tahunan yang belum diambil serta belum luruh; uang alternatif ongkos atau biaya pulang untuk pekerja/buruh serta keluarganya ke tempat di mana diterima bekerja; serta uang pergantian perumahan dan penyembuhan serta perawatan yang diputuskan 15 % dari uang pesangon serta/atau uang penghargaan waktu kerja buat yang penuhi ketentuan.

Tetapi pada Klausal 156 ayat (4) sisi Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja, cuman ada dua tipe uang pergantian hak yang diharuskan ke pebisnis, yaitu uang alternatif cuti tahunan yang belum diambil serta belum luruh dan ongkos atau biaya pulang untuk pekerja/buruh serta keluarganya ke tempat di mana mereka diterima kerja.

Selain itu uang pergantian hak yang harus dikasih ke buruh masuk ke kelompok “beberapa hal yang lain diputuskan dalam kesepakatan kerja, ketentuan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama-sama. 

JAMINAN SOSIAL

1) Agunan Pensiun

UU Ketenagakerjaan Klausal 167 ayat (5) mengatakan jika pebisnis yang tidak mengikutkan pekerja yang terserang PHK sebab umur pensiun pada program pensiun harus memberi uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan waktu kerja 1 kali serta uang pergantian hak. Bila hal itu tidak dilaksanakan, karena itu pebisnis bisa terserang sangsi pidana.

Tetapi RUU Ciptaker meniadakan ketetapan sangsi pidana buat perusahaan itu, yaitu klausal 184 UU Ketenagakerjaan yang mengatakan “Siapa saja menyalahi ketetapan seperti disebut dalam Klausal 167 ayat (5), dikenai sangsi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun.”

2) Agunan Kehilangan Pekerjaan

Dalam Omnibus Law Ciptaker, pemerintah memberikan tambahan program agunan sosial baru yakni Agunan Kehilangan Pekerjaan, yang diurus oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasar konsep asuransi sosial. Ini tertera dalam Klausal 82 RUU Cipta Kerja.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Dalam UU Ketenagakerjaan perusahaan bisa lakukan PHK dengan sembilan fakta yang mencakup: perusahaan pailit, perusahaan tutup sebab tidak untung, perkembangan posisi perusahaan, pekerja menyalahi kesepakatan kerja, pekerja lakukan kekeliruan berat, pekerja masuk umur pensiun, pekerja memundurkan diri, pekerja wafat, dan pekerja absen.

Dalam Omnibus Law Ciptaker, pemerintah meningkatkan point fakta perusahaan bisa lakukan PHK dalam Klausal 154 A.

Beberapa fakta itu salah satunya: perusahaan lakukan efektivitas; perusahaan lakukan penyatuan, peleburan, pengambilalihan, atau pembatasan; serta perusahaan pada kondisi penangguhan keharusan pembayaran hutang (PKPU).

Selanjutnya, perusahaan lakukan tindakan yang bikin rugi pekerja; pekerja alami sakit berkelanjutan atau cacat karena kecelakaan kerja serta tidak bisa lakukan kerjanya sesudah melebihi batasan 12 bulan; pekerja buruh masuk umur pensiun; serta pekerja wafat.

STATUS KERJA 

Klausal 56 UU Ketenagakerjaan mengendalikan Kesepakatan Kerja Waktu Spesifik (PKWT). Pada pekerja optimal dilaksanakan semasa dua tahun, lantas bisa diperpanjang kembali lagi dalam tempo satu tahun. Sesaat dalam Omnibus Law Ciptaker, ketetapan Klausal 59 itu dihapus.

Dengan penghilangan klausal ini, tidak ada batas ketentuan seorang pekerja dapat dikontrak. Mengakibatkan bisa pekerja itu jadi pekerja

kontrak seumur hidup.

JAM KERJA 

Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur terbanyak cuman 3 jam /hari serta 14 jam per minggu. Sedang dalam Omnibus Law Cipta Kerja waktu kerja lembur diperpanjang jadi optimal 4 jam /hari serta 18 jam per minggu.

TENAGA KERJA ASING

Klausal 81 point 4 sampai 11 UU Ciptaker mengganti serta meniadakan beberapa ketentuan mengenai pekerja asing. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Misalnya, dalam UU Ciptaker pemerintah menghapuskan keharusan izin tercatat buat pebisnis yang ingin memakai TKA. Untuk alternatifnya, pebisnis cuman diharuskan mempunyai gagasan pemakaian TKA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *