Pengusaha Heran Mahasiswa Demo: Mereka Kan Butuh Kerja!

Posted on

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang serta Industri ( Kadin) Bagian Jalinan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, sampaikan jika agunan untuk pekerja pada Undang-undang Cipta Kerja bertambah adanya point agunan kehilangan pekerjaan, di mana hal itu belumlah ada awalnya.

“Dengan UU ini malah agunan untuk pekerja bertambah, di mana awalnya tidak ada, saat ini ada agunan kehilangan pekerjaan, untuk kali pertamanya. itu perlindungan yang penting,” kata Shinta dikutip dari Di antara, Jumat (9/10/2020).

Shinta sampaikan, adanya agunan kehilangan pekerjaan, karena itu pekerja yang kehilangan pekerjaan akan diberi pesangon bukan hanya dari perusahaan tempat mereka kerja, dan juga dari pemerintah.

Menurut Shinta ini akan menolong pekerja, ditambah di waktu epidemi Covid-19

Disamping itu, Shinta memberikan tambahan jika UU Cipta Kerja mempunyai potensi menarik pebisnis untuk investasi dalam periode pendek, menengah sampai periode panjang, hingga sanggup membuat lapangan pekerjaan buat mahasiswa atau siswa yang sudah lulus mengenyam pendidikan.

“Menurut saya ini mahasiswa yang sangat memerlukan. Mereka kan perlu lapangan kerja. Karena itu saya tidak pahami kenapa penilaiannya bertentangan,” tutur Shinta.

Shinta menjelaskan, sekarang ini pemerintah melakukan publikasi intens berkaitan UU Cipta Kerja, di mana dia memberikan input supaya publikasi dilaksanakan memakai media yang pas target.

Diketahui, pada Sisi Ke-7 UU ini tercatat Agunan Kehilangan Pekerjaan, yaitu pada Klausal 46(A) Klausal (1) mengeluarkan bunyi, Karyawan/ Pekerja yang alami penghentian hubungan kerja memiliki hak memperoleh agunan kehilangan pekerjaan.

Selanjutnya, Ayat (2) berisi agunan kehilangan pekerjaan diadakan oleh tubuh pelaksana agunan sosial ketenaga kerjaan serta pemerintah. Serta pada Ayat (3) tercatat ketetapan selanjutnya tentang tata langkah penyelenggaraan agunan kehilangan pekerjaan ditata dengan ketentuan pemerintah.

Surat Edaran Kadin

Awalnya Kadin sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 tentang Berhenti Kerja Nasional dan surat instruksi Nomor 748/DP/IX/2020.

Surat edaran dan surat instruksi itu diberi tanda tangan oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani pada 30 September 2020.

Dibikinnya surat itu sebab ada gagasan tindakan berhenti kerja massal nasional untuk bentuk penampikan pada pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja semasa 3 hari, mulai 5-8 Oktober 2020 di saat Sidang Pleno DPR RI.

Mengenai isi surat itu berisi anjuran, anjuran, dan larangan berdasar dua undang-undang (UU) sebagai dasar Kadin. Juga Ketentuan Gubernur (Peraturan gubernur) DKI Jakarta.

“Bersamaan dengan UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan, dalam rencana usaha pengendalian serta perlakuan epidemi Covid-19, Pemerintah Wilayah DKI dalam Klausal 14 Ayat (1) huruf (a) serta (b) dari Peraturan gubernur No. 88 Tahun 2020 sudah mengendalikan jika “untuk kesehatan bersama-sama, warga umum atau karyawan jangan lakukan pekerjaan bergabung/berdompol di satu tempat,” isi dari SE itu pada point 3.

Tetapi, SE itu tercatat, berhenti kerja bisa dilaksanakan seandainya berlangsung perundingan yang tidak berhasil di antara pemberi kerja dengan karyawan. Oleh karenanya, berhenti kerja massal yang akan dilaksanakan kelak dipandang tidak resmi.

“Klausal 137 UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan mengatakan jika berhenti kerja untuk hak landasan karyawan/pekerja serta/atau serikat karyawan/serikat pekerja yang dilaksanakan dengan cara resmi, teratur serta damai untuk akibatnya karena tidak berhasilnya perundingan,” isi point 1 dari SE itu. 

Pelanggaran pada ketentuan

“Untuk pengejawantahan UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan sudah diedarkan Kepmenakertrans No. 232/2003 mengenai Karena Hukum Berhenti Kerja yang Tidak Resmi. Di mana dalam Klausal 3 memperjelas jika berhenti kerja yang dilaksanakan bukan karena tidak berhasilnya perundingan ialah tidak resmi,” lanjut SE itu.

Walau begitu, di surat instruksi Kadin tercatat. Buat karyawan atau pekerja yang masih kekeuh melakukan tindakan berhenti kerja massal diingatkan untuk selalu lakukan prosedur kesehatan Covid-19.

“Merekomendasikan ke semua karyawan/pekerja di perusahaan semasing untuk patuhi ketentuan. Tentang berhenti kerja dan ketetapan mengenai prosedur kesehatan Covid-19,” catat Rosan.

Kecuali anjuran, anjuran dan larangan, dalam SE serta surat instruksi yang dibikin Rosan. Tercatat sangsi yang akan dikasih ke karyawan atau pekerja bila masih ikuti tindakan berhenti kerja nasional.

Tetapi, sangsi yang akan dikenai itu tidak diterangkan dengan cara detil di dua surat yang dibikin.

“Pelanggaran pada ketentuan itu akan dikenai sangsi sesuai ketetapan mengenai Pengendalian serta Perlakuan Covid-19,” isi dari surat itu.

Rosan juga menyarankan ke semua karyawan/pekerja tidak untuk terhasut atas gagasan berhenti kerja nasional ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *